Beberapa waktu terakhir, kita kembali menyaksikan gelombang demonstrasi di berbagai tempat. Suara-suara keresahan menggema dari ruang diskusi, kampus, media sosial, hingga jalanan. Ada ketidakpuasan terhadap kebijakan, gugatan atas ketidakadilan, dan harapan agar keadaan berubah menjadi lebih baik. Di tengah riuhnya tuntutan perubahan itu, barangkali ada pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan: perubahan seperti apa yang sesungguhnya kita harapkan?
Sejarah mencatat, harapan akan perubahan terkadang menjelma menjadi tuntutan besar: reformasi, revolusi, hingga pergantian kekuasaan. Namun, apakah bergantinya pemimpin atau berubahnya sistem dengan sendirinya menjamin lahirnya keadaan yang lebih baik? Mengapa sesuatu yang dahulu begitu keras kita lawan justru dapat tumbuh kembali setelah perubahan berhasil diperjuangkan?
Reformasi 1998, misalnya. Tumbangnya sebuah rezim ternyata tak serta-merta menumbangkan watak kekuasaan yang menyertainya. Mbah Nun, dalam tulisan Reformasi NKRI, 16 di CakNun.com, pernah mengungkapkan istilah “ribuan Suharto”. Sebuah ungkapan yang mengajak kita memeriksa kemungkinan bahwa watak kekuasaan lama dapat kembali hadir dengan wajah, pakaian, dan slogan yang berbeda.
Jangan-jangan, persoalannya memang tidak sesederhana mengganti siapa yang berkuasa. Bahkan, bagaimana jika benih-benih kesewenang-wenangan itu juga tumbuh dalam organisasi, komunitas, keluarga, atau diri kita sendiri ketika memperoleh sedikit kewenangan?
Barangkali tak sulit bagi kita mengenali kesewenang-wenangan ketika menjadi korbannya. Tetapi, apakah kita sama mudahnya menyadari ketika justru menjadi pelakunya? Nampaknya, di sinilah kita perlu nggrayangi jithoké dhéwé-dhéwé.
Dari kegelisahan itulah, Telulikuran Damar Kedhaton kali ini mengangkat tajuk REVO(I)LUSI. Sebuah permainan kata antara revolusi dan ilusi, dengan sisipan huruf I yang juga dapat kita baca sebagai aku.
Tetapi, siapakah sebenarnya aku dalam sebuah revolusi? Apakah ia subjek yang bersedia mengambil tanggung jawab atas perubahan? Ataukah ego yang diam-diam menunggangi perjuangan, sehingga niat awal untuk menegakkan keadilan belakangan menyublim menjadi hasrat memenangkan kepentingan sendiri?
Tentu perubahan tidak cukup hanya dengan memperbaiki diri. Sistem yang rusak haruslah dibenahi, kebijakan yang tidak adil mesti dikoreksi. Namun, siapa yang akan menjalankan sistem yang telah diperbaiki itu? Bukankah tetap manusia dengan segala kepentingan dan hawa nafsunya? Vice versa. Bagaimana manusia dapat menjaga kejujurannya jika sistem tempat ia hidup justru terus memberi ruang bagi kecurangan?
Mungkin perubahan memang tidak sesederhana memilih antara membenahi manusia atau memperbaiki sistem. Keduanya saling memengaruhi. Bahkan, kita masih perlu bertanya: ukuran apakah yang kita gunakan untuk menyebut sebuah perubahan sebagai keberhasilan? Pergantian penguasa, kemenangan kelompok, atau semakin tegaknya keadilan dan terjaganya martabat manusia?
Lebih jauh lagi, di hadapan Gusti Allah, sudahkah kita memeriksa niat di balik keinginan mengubah keadaan? Jangan-jangan kita begitu sibuk menuntut perubahan dari orang lain, sementara belum cukup bersedia nggrayangi jithoké dhéwé-dhéwé.
Mari kembali melingkar dalam Majelis Ilmu Telulikuran Damar Kedhaton. Bukan untuk menentukan siapa yang paling revolusioner, apalagi merasa paling benar. Kita ingin bersama-sama menjernihkan cara pandang, menimbang arah perubahan, serta belajar ndandani kahanan, dengan tetap menyadari bahwa diri kita pun tak pernah selesai untuk dibenahi.
Senin, 2 November 2026
Pukul 19.23 WIB
Di Balai Desa Banjarsari, Kec. Manyar, Kab. Gresik
