Memasuki masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kita menghadapi sejumlah besar pertanyaan: bukan hanya apa yang telah dicapai, tetapi bagaimana kabinet bergerak dalam medan stakeholder yang sangat kompleks.
Visi “Koalisi Indonesia Maju” (KIM) sebagai wadah politik pemerintahan ini memang sudah dipetakan sebagai kerangka besar. Namun kenyataannya, seperti riset “Grease and Effective Cabinet Model” menunjukkan, kabinet di Indonesia menghadapi dilema antara representasi politik (mengakomodasi berbagai partai, patronase) dengan efisiensi administratif (kinerja dan eksekusi).
Dalam satu tahun ini, fondasi kebijakan mulai dibentuk, misalnya kebijakan fiskal, transformasi digital, peran antar-kementerian yang semakin dikonsolidasikan menjadi satu pintu. Tetapi ada dua catatan menonjol: (1) koordinasi yang belum optimal antar‐kementerian (birokrasi masih lambat) dan (2) persepsi publik bahwa kebijakan cenderung populis. Jika dilihat melalui model permainan (game theory) antara aktor di kabinet, kita bisa membayangkan permainan coordination game di mana tiap menteri punya pilihan antara “kolaborasi” atau “ego sektoral”. Dapat direnungi kalau Bapak Presiden berharap “kolaborasi” lebih dominan, namun perilaku politik (reputasi dan patronase) bisa membuat beberapa memilih meninggikan ego sektoral yang sudah mendarah-daging.
Dengan demikian, evaluasi satu tahun bukan hanya soal angka (pertumbuhan, defisit) tetapi soal struktur “permainan politik” dalam kabinet, dan bagaimana hambatan komunikasi serta relasi antar‐aktor memengaruhi hasil.
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet yang dibentuk bukan hanya kumpulan wajah lama dan baru, tetapi juga cerminan peta politik: partai, koalisi, patronase. Di sini teori koalisi dan pertukaran (social exchange theory) relevan: seperti riset terhadap koalisi Prabowo-Gibran yang menggunakan teori political reciprocity — di mana setiap pihak menukar “dukungan politik” dengan “akses kekuasaan”.
Namun, struktur semacam ini menghadirkan risiko: kabinet terlalu besar, banyak pos untuk menampung logistik politik, lalu efisiensi kerja menurun. Seperti dibahas dalam kajian “Balancing Act in Jakarta” bahwa kabinet Prabowo satu tahun ini “so large that it eclipses any other in almost six decades”
Model permainan yang muncul: Principal-Agent Game antara Presiden (principal) dan menteri (agent). Presiden menginginkan performa tinggi, menteri bisa memilih antara performa (cost tinggi) atau loyalitas politik (cost rendah). Jika terlalu banyak menteri memilih “loyalitas politik”, maka performa keseluruhan kabinet rendah. Maka Presiden perlu mekanisme insentif atau penalti. Ini menjelaskan mengapa figur-figur teknokrat dan evaluasi kinerja makin disoroti.
Komunikasi istana menjadi salah satu “lubang” yang menghambat performa pemerintahan. Dari sisi teoritis, komunikasi publik adalah bagian dari legitimasi politik (Weberian – bentuk dominasi rasional-legal) dan bagian dari governance transparency. Bila pesan tak tersampaikan atau masyarakat tidak memahami kebijakan, maka muncul defisit legitimasi. Riset menyebut bahwa meskipun program kebijakan sudah dirancang, banyak masyarakat merasa “belum diinformasikan” atau “tidak dilibatkan”. Ini bisa dilihat sebagai kegagalan dalam stakeholder engagement, publik yang seharusnya menjadi aktor pasif pun berubah jadi kritis ketika merasa terabaikan.
Secara game theory, ini bisa dilihat sebagai information asymmetry — antara istana/elit dan publik. Bila pintar mengelola informasi, maka publisitas dan dukungan bisa diperoleh; tetapi bila asimetri ini permanen, maka publik mulai “menjual” dukungan dengan syarat sendiri.Presiden perlu mengubah strategi menjadi signalling game, di mana pesan bukan hanya dikirim, tapi juga diverifikasi bahwa publik menerimanya dan memahami maksudnya. Jika tidak, maka risiko retak legitimasi makin besar.
Wajah Baru Peran Menkeu Purbaya: Teknokrat dalam Arena Politik
Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan merupakan langkah yang signifikan secara simbolis dan praktis. Ia datang sebagai teknokrat, latar belakang insinyur dan ekonom, menggantikan figur lama yang sangat dikenal.
Data terkini menunjukkan langkah-langkah konkret: penyuntikan likuiditas Rp 200 triliun ke bank Himbara untuk mendongkrak kredit dan ekspansi ekonomi. Namun di sisi lain, analisis menyebut bahwa kebijakan ini mengandung risiko “fiscal populism” — penggunaan ruang fiskal besar tanpa kontrol yang bisa melemahkan kredibilitas jangka panjang.
Dari sudut stakeholder, Purbaya berada dalam posisi kunci: Sebagai agen Presiden dan kabinet dalam kebijakan fiskal (1), Sebagai interface ke sektor keuangan (2), Sebagai komunikator kebijakan ke publik/investor (3), serta sebagai target kritik dari DPR/daerah yang merasa terpinggirkan. (Contoh: pemangkasan anggaran daerah mendapat reaksi).
Jika diterapkan model multistage game antara Presiden-Menkeu-Publik: Presiden menetapkan target (8% pertumbuhan); Menkeu memilih strategi fiskal (ekspansi kredit) dan Publik/investor bereaksi (dukungan atau kekhawatiran). Jika strategi Menkeu berhasil = reputasi meningkat; jika gagal = reputasi Presiden juga terdampak. Maka Purbaya bukan hanya teknokrat, tetapi juga “pion” atau “pawn” dalam permainan risikonya tinggi.
Pola Relasi Prabowo – Purbaya: Merapihkan Kabinet
Relasi antara Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya bisa dibaca sebagai bagian dari strategi perapihan kabinet. Presiden memilih figur yang relatif “bersih”, teknokrat, dan bukan politisi partai besar, untuk mengurangi beban patronase dan meningkatkan efisiensi.
Dalam perspektif teori agency dan principal-agent, Presiden sebagai principal butuh agent yang cukup otonom dan berkompeten, namun tetap loyal. Purbaya ditunjuk sebagai agent yang ‘bersih’ dan bisa dirangkul, bukan sebagai figur partai kuat yang punya patronase besar sendiri.
Selanjutnya, dalam kerangka power relations antar-aktor kabinet: Purbaya berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan yang selama ini banyak berada di menteri dengan basis partai kuat atau parpol besar. Ini sekaligus sinyal bahwa Presiden ingin mengubah struktur kekuatan internal kabinet: dari politisasi ke teknokratisasi.
Model permainan: Principal-Agent with Multiple Principals. Purbaya sebagai agent tidak hanya melapor ke Presiden, tetapi juga harus mempertimbangkan DPR dan investor sebagai ‘principals’ lain yang bisa memberi reward atau punishment. Maka posisinya strategis namun rentan. Jika ia berhasil, maka kabinet akan terlihat merapih; jika gagal, maka bisa jadi “scapegoat” bagi Presiden dan kabinet.
Teladan dalam Ketidakpastian
Artikel ini mencoba memetakan satu tahun pemerintahan melalui lensa stakeholder, teori koalisi, game model, dan strategi relasi kekuasaan. Apa yang terlihat: perubahan struktur, wajah baru, tetapi juga hambatan—khususnya di bidang komunikasi dan efisiensi. Pemerintahan Prabowo–Gibran dan kabinetnya memang berada di titik kritis: antara janji besar dan fakta kompleks. Menkeu Purbaya adalah simbol dari arah baru — tetapi juga pengingat bahwa simbol saja tidak cukup tanpa efektivitas, koordinasi, dan legitimasi.
Dalam konteks teladan bangsa, bukan hanya soal siapa yang diangkat atau dirubah, tetapi bagaimana sistem tersebut bekerja daripada hanya tampil. Apakah kabinet benar-benar bergerak sebagai satu mesin yang efisien dan responsif, atau tetap jadi koleksi aktor yang berdiri sendiri‐sendiri? Dan apakah publik, sebagai stakeholder utama, merasa menjadi bagian dari proses dan hasilnya?
Jika pemerintahan ini mampu memperkuat alur komunikasi, memastikan mekanisme principal–agent bekerja dengan jelas, serta menyelaraskan kepentingan politik dengan kapasitas teknokratis, maka mungkin kita akan melihat kabinet yang “rapi” dalam arti bukan hanya administrasi tapi juga legitimasi. Sebaliknya, jika hambatan birokrasi dan komunikasi terus memakan ruang, maka ruang kepercayaan publik akan semakin tipis.
Penggiat Maiyah Dualapanan pada edisi ini mengangkat tema “1 Tahun 1000 Tanya” mengajak para sedulur, anak cucu Maiyah dan anak bangsa generasi penerus untuk mentadabburi nilai-nilai Maiyah dalam forum sinau bareng Maiyah Dualapanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB, di panggung terbuka halaman SMP SMA Al Husna Kompleks Ponpes Al-Muttaqien Pancasila Sakti Kemiling Bandar Lampung.
(Redaksi Maiyah Dualapanan)
