Saat serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 menyebabkan gugurnya Ayatullah Agung Sayyid Imam Ali Hosseini Khamenei, seketika itu, jagat media sosial di Indonesia tiba-tiba ramai oleh banyak unggahan video pernyataan Mbah Nun pada acara Sinau Bareng di Klaten (22 Februari 2012). Potongan video tersebut tentu bukan sekadar dokumentasi nostalgia. Mbah Nun menampilkan sebuah premonisi sosiopolitik yang memproyeksikan Iran sebagai titik koordinat benturan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Lalu, seperti yang telah disampaikan Mbah Nun, dunia, termasuk Indonesia, cenderung terjebak dalam dilema antara keberpihakan yang emosional dan ketidakberdayaan sistemik. Padahal, konflik di Timur Tengah tidak semata isu agama atau kemanusiaan. Apa yang terjadi di sana juga dapat menjadi isu domestik yang nyata.
Viralnya pernyataan Mbah Nun di tengah eskalasi serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran, di sisi lain, menunjukkan wajah unik komunikasi publik kita. Krisis geopolitik tidak hanya dipahami melalui meja diplomasi formal atau analisis pakar, tetapi melalui tafsir kritis tokoh yang mampu membaca arah zaman dengan logika yang bisa diterima akal sehat masyarakat awam.
Hari-hari ini, masyarakat senantiasa mencari pegangan intelektual untuk mencerna kekacauan dunia. Dalam sosiologi komunikasi, kecenderungan ini muncul ketika narasi resmi dari otoritas sering kali gagal menjelaskan dampak langsung krisis terhadap kehidupan sehari-hari. Dari Mbah Nun, sepatutnya kita dapat belajar bahwa fenomena hari ini bukan kejadian acak, melainkan bagian dari pola sejarah yang sudah lama diperingatkan.
Kerengan Dewe
Pertanyaan retoris Mbah Nun dalam potongan video di Klaten tersebut seharusnya benar-benar menjadi bahan refleksi. “Indonesia bela mana? Bela Iran, apa bela Israel? Kene mesti kerengan dewe.” Pertanyaan ini tampaknya bukan untuk dijawab dengan memilih salah satu kubu, melainkan sebuah sindiran terhadap potensi perpecahan internal kita. Istilah kerengan dewe atau bertengkar sendiri menjadi peringatan nyata betapa mudahnya narasi global memecah belah kohesi domestik.
Pertanyaan tersebut sejatinya merupakan analisis sosiopolitik lokal terhadap cara kita memproses informasi. Pertanyaan tersebut mengajak kita untuk melihat melampaui medan pertempuran dan mulai memperhatikan bagaimana kedaulatan kita sebagai bangsa sedang diuji oleh keadaan.
Ruang digital global kini telah riuh oleh pembelaan terhadap kebenaran masing-masing. Ada yang berduka, ada yang berbahagia, dan ada yang tidak tahu harus melakukan apa. Perang narasi global soal konflik ini menunjukkan bahwa komunikasi publik kita masih sangat biner dan emosional. Kita terjebak dalam logika hitam-putih. Padahal, realitas geopolitik jauh lebih kompleks karena melibatkan kepentingan energi, jalur logistik, dan dominasi teknologi yang berdampak sistemik terhadap nilai tukar Rupiah dan daya beli masyarakat.
Artinya, apabila kita ingin memahami konflik Israel-Amerika Serikat vs Iran melalui kacamata lokal, berarti kita harus menyadari bahwa krisis ini memiliki dampak linier terhadap stabilitas domestik. Ketika drone atau rudal meluncur di langit Timur Tengah, dampaknya tidak berhenti di sana. Jalur perdagangan di Selat Hormuz (jalur nadi bagi 20 persen konsumsi minyak bumi dunia) langsung terancam. Bagi Indonesia yang merupakan negara net-importir minyak, volatilitas harga minyak mentah dunia adalah ancaman langsung bagi APBN. Jika harga minyak dunia melonjak melampaui asumsi makro yang ditetapkan pemerintah, pilihannya hanya dua, yaitu menaikkan subsidi yang membebani fiskal, atau menyesuaikan harga BBM yang memicu inflasi di sektor transportasi dan pangan.
Masalahnya, kesiapan kita menghadapi guncangan ini masih sangat terbatas. Kita harus jujur bahwa struktur ekonomi kita sangat sensitif terhadap variabel eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika tensi global memanas, investor cenderung menarik modalnya ke tempat yang lebih aman (safe haven) yang secara otomatis membuat nilai tukar Rupiah tersudut.
Bagi masyarakat awam, istilah asumsi makro mungkin terdengar asing, tetapi dampaknya sangat dekat. Apabila Rupiah terus melemah dan harga minyak dunia tidak terkendali, harga barang-barang di pasar akan ikut merangkak naik. Inilah titik krusialnya. Saat kita masih asyik kerengan dewe di media sosial membela kubu mana yang paling benar, kita sebenarnya sedang sama-sama menghadapi ancaman daya beli yang merosot.
Pada akhirnya, kesiapan kita tidak hanya diuji lewat kebijakan fiskal pemerintah dalam menahan beban subsidi, tetapi juga pada ketahanan mental kita sebagai bangsa. Jangan sampai energi kita habis untuk berdebat soal konflik di luar sana, sementara kita lupa memperkuat fondasi ekonomi domestik dan kemandirian pangan. Sebab, kedaulatan sebuah bangsa bukan hanya soal siapa yang kita bela dalam narasi global, tetapi sejauh mana kita mampu tetap berdiri tegak saat badai ekonomi global mulai mengetuk pintu rumah kita sendiri.
Komunikasi Publik dan Literasi Krisis
Ketika masyarakat merasa pernyataan Mbah Nun di jauh hari belakang memiliki relevansi yang tinggi di masa kini, hal tersebut harus dibaca sebagai adanya kebutuhan publik pada narasi yang utuh di tengah banjir informasi yang parsial. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, masyarakat sering kali mengalami disorientasi ketika informasi dari media arus utama atau otoritas terasa terlalu teknis dan kering dari aspek nilai.
Di sisi lain, kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mencari suara alternatif dari tokoh kebudayaan atau agama bukan berarti mereka antisains atau antipakar. Sebaliknya, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri terhadap krisis informasi. Penggunaan pikiran dan tafsir dari tokoh seperti Mbah Nun, dalam konteks ini, adalah bukti bahwa ada celah yang harus diisi oleh komunikasi publik yang lebih edukatif. Pemerintah dan institusi terkait perlu lebih progresif dalam menjelaskan posisi Indonesia, bukan hanya secara politik luar negeri, tetapi secara ketahanan ekonomi.
Kita membutuhkan narasi yang mampu menghubungkan titik-titik antara konflik global dengan kebijakan domestik. Misalnya, bagaimana diversifikasi energi atau penguatan pangan lokal menjadi jawaban jangka panjang terhadap kerentanan kita atas konflik di Timur Tengah. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi hanya bereaksi secara emosional berdasarkan sentimen identitas, tetapi secara rasional berdasarkan kepentingan nasional.
Sudah saatnya kita menggeser fokus komunikasi publik dari sekadar siapa yang menang di medan perang menjadi bagaimana kita membangun ketahanan. Kita membutuhkan kebijakan komunikasi krisis yang menghubungkan titik-titik krisis global dengan langkah-langkah penuh solusi hingga sampai ke tingkat lokal. Pemerintah perlu belajar dari cara tokoh kebudayaan berkomunikasi. Formulanya, mungkin dengan cara menyampaikan risiko secara jujur, mengakui tantangan yang ada, lalu memberikan panduan yang membumi bagi masyarakat.
Pertanyannya, sudahkah kita menanam kemandirian atau malah asyik memanen ketergantungan? Sudahkah kita merawat paseduluran atau justru sibuk menjadi pengikut buta narasi global? Padahal, dalam menghadapi dunia yang kian sungsang, kita tidak butuh sekadar angka-angka asumsi makro yang kering, melainkan kedaulatan jiwa untuk berhenti kerengan dewe di media sosial.
Detik ini, kesadaran tersebut harus dimulai. Saat krisis global benar-benar berdampak pada stabilitas domestik, kita tidak boleh lagi terjebak dalam perdebatan atas narasi parsial yang disuguhkan media sosial. Kita harus berdiri sebagai bangsa yang merdeka secara berpikir; yang memahami bahwa kedaulatan nasional tidak bisa dibangun di atas tumpukan utang, apalagi sekadar ditukar dengan pengakuan atau tepuk tangan pihak luar.[]
