Persoalan datang silih berganti, kegaduhan politik tidak pernah benar-benar selesai, ketimpangan terus ditemukan, dan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah. Kita sudah terlalu sering mendengar janji perbaikan, menyaksikan pergantian pejabat, bahkan merayakan lahirnya berbagai kebijakan. Akan tetapi penyakit yang sama terus menemukan cara untuk bertahan. Seolah-olah bangsa ini tidak benar-benar kekurangan obat, tetapi justru belum sungguh-sungguh berkehendak untuk sembuh.
Persoalannya terletak pada cara kita mengenali penyakit atau mendiaknosa penyakit. Kita sering tergesa-gesa menunjuk gejala, kemudian merasa telah menemukan sumber masalah. Satu pejabat bersalah, orangnya diganti. Satu kebijakan gagal, kebijakan baru diterbitkan. Satu kegaduhan muncul, konferensi pers segera diselenggarakan. Segalanya tampak bergerak, tetapi apakah persoalannya benar-benar selesai? Jangan-jangan kita hanya sedang sibuk mengurus penampilan penyakit, sementara sumber infeksinya tetap dipelihara.
Pembicaraan tentang Dinas Gangguan dalam sinau bareng membawa kita pada tiga pekerjaan mendasar: diagnosis, merumuskan resep, dan melakukan terapi. Urutan ini bukan sekadar metode penyelesaian masalah. Ada disiplin berpikir yang sedang ditawarkan. Sebelum merasa paling tahu obatnya, manusia perlu bersedia memeriksa penyakitnya. Sebelum menyalahkan keadaan, manusia perlu memahami bagaimana keadaan itu terbentuk dan siapa saja yang ikut mempertahankannya.
Bangsa ini disebut sudah mengalami komplikasi. Istilah komplikasi mengisyaratkan bahwa penyakit tidak berdiri sendiri. Persoalan ekonomi berhubungan dengan politik, politik berhubungan dengan kebudayaan, pendidikan berhubungan dengan cara manusia memandang kehidupan. Mengobati satu bagian tanpa memahami keterhubungannya dengan bagian lain hanya akan menghasilkan penyelesaian sementara. Kita dapat mengganti orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi belum tentu mengganti cara berpikir yang membuat kekuasaan disalahgunakan.
Jangan-jangan, kita terlalu sibuk mengganti siapa yang berkuasa, tetapi lupa memeriksa mengapa kekuasaan selalu berpotensi melahirkan penyalahgunaan. Ada satu catatan penting dari pembicaraan malam itu. “Tuhan sudah tidak menjadi Sang Maha Subjek” kalimat ini membawa diskusi keluar dari sekadar urusan tata kelola pemerintahan menuju persoalan yang lebih mendasar, yakni posisi manusia di hadapan Tuhan.
Ketika Tuhan tidak lagi menjadi orientasi utama, manusia mulai menempatkan dirinya sebagai pusat. Kekuasaan menjadi sesuatu yang harus dimiliki, jabatan menjadi identitas, kekayaan menjadi ukuran keberhasilan, dan kehendak pribadi perlahan mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh kesadaran akan amanah. Manusia tidak lagi bertanya apakah tindakannya benar di hadapan Tuhan, tetapi sejauh mana tindakannya menguntungkan dirinya.
Krisis ketuhanan semacam ini tidak selalu hadir melalui pernyataan bahwa manusia meninggalkan agama. Ia dapat hadir justru ketika simbol-simbol agama tetap ramai, sementara perilaku manusia semakin jauh dari nilai yang dikandungnya. Tuhan disebut dalam pidato, tetapi kepentingan pribadi menjadi penentu kebijakan. Amanah diucapkan berulang kali, tetapi kekuasaan diperlakukan seperti hak milik. Kita perlu berhati-hati terhadap keadaan ketika agama hanya menjadi bahasa untuk membenarkan tindakan, bukan kesadaran yang mengoreksi tindakan. Persoalan kekuasaan kemudian menjadi bagian yang tidak dapat dihindari.
Ada kecenderungan di dalam kekuasaan untuk korup. Kecenderungan ini tidak cukup dijelaskan dengan menunjuk karakter buruk seorang pejabat. Kekuasaan memiliki daya tarik, menyediakan akses, membuka peluang, dan menciptakan jarak antara orang yang memutuskan dengan orang yang menerima akibat keputusan. Ketika kekuasaan tidak memiliki batas dan pengawasan yang memadai, penyalahgunaan bukan lagi sekadar persoalan moral individual, melainkan persoalan yang harus diperiksa melalui sistem.
Salah satu gambaran yang muncul dalam diskusi malam itu cukup getir. Kita lihat di Indonesia nantinya ada dua kelompok yang bertahan, yakni perampok dan pengemis. Gambaran ini mengandung sindiran terhadap relasi sosial yang kehilangan keseimbangan. Sebagian orang memiliki akses untuk mengambil dan menguasai, sementara sebagian lainnya terus berada pada posisi meminta dan berharap diberi. Ketimpangan tidak lagi sekadar persoalan siapa memiliki lebih banyak, tetapi juga siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan nasib orang lain. Hal yang seringkali dilupakan, bahwa pejabat dan pemerintah merupakan bawahan rakyat bukan sebaliknya.
Pemerintah memperoleh mandat dari masyarakat untuk mengurus kepentingan bersama. Jabatan tidak mengubah seorang pejabat menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang dilayaninya. Rakyat bukan sekumpulan orang yang harus berterima kasih setiap kali haknya dipenuhi. Pelayanan publik bukan kemurahan hati penguasa. Ia merupakan tanggung jawab yang melekat pada mandat kekuasaan. Posisi Maiyah dalam hubungan semacam ini juga perlu diperjelas. Maiyah harus kritis terhadap pemerintah. Mengkritik, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan di Mocopat Syafaat kali ini, bukan sebuah kehebatan, melainkan keharusan.
Kalimat ini penting karena kritik sering kali diperlakukan seolah-olah merupakan tindakan istimewa, bahkan dianggap sebagai keberanian luar biasa. Padahal mengingatkan kekuasaan yang menyimpang merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Kritik tidak otomatis berarti kebencian. Bukankah kritik merupakan pertanda masih adanya harapan terhadap negara. Orang yang mengkritik masih memiliki kepedulian terhadap sesuatu yang ingin diperbaiki. Tanda bahwa orang itu belum menyerah pada keadaan. Orang itu masih percaya bahwa negara memiliki kemungkinan untuk menjadi lebih baik.
Justru keadaan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat sudah tidak merasa perlu mengingatkan, tidak lagi menganggap penyimpangan sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan, dan memilih diam karena menganggap suaranya tidak akan mengubah apa-apa. Negara memang memiliki tanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar, termasuk air bersih dan pengelolaan sumber daya alam. Kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut tidak dapat terus-menerus ditutupi dengan keberhasilan pembangunan yang hanya tampak dari angka dan seremoni. Kemudian pertanyaan berkutnya, untuk siapa sebenarnya sumber daya negeri ini dikelola? Catatan tentang pengamanan sosial yang diciptakan masyarakat sendiri juga menarik untuk diperhatikan.
Masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun perlindungan melalui solidaritas dan kesadaran kolektif. Ada kehidupan yang dirawat bukan karena perintah pejabat, melainkan karena manusia menyadari bahwa keselamatan orang lain berkaitan dengan keselamatan dirinya sendiri. Gagasan untuk bisa bernegara tanpa harus selalu ada polisi di depan kita juga layak direnungkan. Kehadiran aparat dan penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi keteraturan masyarakat tidak semestinya hanya bergantung pada rasa takut terhadap hukuman. Apa gunanya sebuah masyarakat terlihat tertib ketika tidak ada polisi, tetapi kembali melanggar begitu pengawasan menghilang? Apakah kita sungguh-sungguh memahami hukum, atau hanya sedang belajar menghindari konsekuensinya? Negara membutuhkan hukum dan masyarakat membutuhkan kesadaran. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan. Hukum tanpa kesadaran berpotensi melahirkan kepatuhan yang dangkal, sedangkan kesadaran tanpa tanggung jawab terhadap aturan dapat berubah menjadi pembenaran atas kehendak pribadi. Kehidupan bernegara membutuhkan manusia yang tidak hanya takut melanggar, tetapi juga memahami mengapa sesuatu tidak boleh dilanggar.
Pada titik ini Dinas Gangguan harus berani mengarahkan pekerjaannya kepada dirinya sendiri. Maiyah tidak boleh hanya menjadi tempat orang-orang berkumpul untuk membicarakan kesalahan pemerintah, mengkritik perilaku pejabat, dan menguraikan penyakit masyarakat. Apakah kita sudah bersedia menerima kritik dengan kesungguhan yang sama ketika kita mengkritik orang lain? Apakah kesadaran yang kita bicarakan dalam forum benar-benar hadir dalam cara kita memperlakukan sesama? Apakah kita tidak sedang membangun kenyamanan intelektual baru, yakni merasa lebih tercerahkan karena mampu melihat kesalahan orang lain?
Kritik yang tidak pernah diarahkan kepada diri sendiri berisiko berubah menjadi kesombongan dengan pakaian moral. Orang merasa sedang membela kebenaran, padahal diam-diam sedang menikmati posisi sebagai pihak yang paling benar. Orang merasa sedang mengganggu kekuasaan, padahal mungkin hanya sedang membayangkan dirinya berada di kursi kekuasaan itu.
Kita perlu mendiagnosis kecenderungan tersebut sebelum mengangkat diri sebagai dokter bagi penyakit bangsa. Dinas Gangguan bukan pekerjaan untuk membuat semua orang tidak nyaman. Tetapi adalah kesediaan untuk mengusik kenyamanan yang dibangun di atas kesalahan. Mengganggu kekuasaan yang lupa kepada rakyatnya. Mengganggu masyarakat yang menganggap ketidakadilan sebagai hal biasa. Mengganggu pikiran yang merasa sudah selesai belajar. Bahkan mengganggu diri sendiri ketika mulai merasa tidak membutuhkan koreksi. Bangsa yang sakit tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai menunjukkan letak penyakitnya, membutuhkan manusia yang bersedia memahami sebabnya, merumuskan pengobatannya, dan ikut menanggung proses penyembuhannya.
Diagnosis tanpa resep hanya menghasilkan daftar keluhan. Resep tanpa terapi hanya menghasilkan tumpukan rencana. Sementara terapi tanpa diagnosis yang tepat dapat membuat penyakit semakin sulit dikenali. Orang yang mengusik kenyamanan sering kali dianggap mengganggu ketertiban. Orang yang mengingatkan penyimpangan kerap dianggap tidak tahu diri. Orang yang mengajukan pertanyaan dianggap mempersulit keadaan. Padahal tidak semua ketenangan layak dipertahankan dan tidak semua kegaduhan harus dihindari.
Kita perlu mengganggu sesuatu yang salah sebelum kesalahan itu diwariskan menjadi kewajaran. Kita perlu mengusik kekuasaan sebelum ia mengira dirinya adalah pemilik negeri. Kita perlu mengganggu diri sendiri sebelum merasa paling benar hanya karena berhasil menunjukkan kesalahan orang lain. Tugas Dinas Gangguan bukan membuat bangsa terus-menerus gaduh. Tugasnya adalah memastikan bahwa kita tidak pernah terlalu nyaman hidup bersama penyakit yang seharusnya disembuhkan.






