“SUMPAH PENGUASA, MULIA ATAU NESTAPA?”

Minggu ketiga Oktober 2024 merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia, menanti dengan harap cemas komposisi yang akan mengisi pos strategis di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang tentu saja akan menggambarkan seperti apa arah kebijakan, posisi keberpihakan yang bagimana, apakah condong kepada rakyat Indonesia baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya atau hanya condong pada segelintir golongan saja. Terlebih menjelang pelantikan dipertontonkan banyak drama dan sandiwara yang dimainkan kunci-mengunci, lobby-melobby dan banyak akrobat politik yang dimainkan dengan lihai oleh para politisi.

Berdasarkan porsi terdapat 48 kementerian ditambah 5 lembaga dan beberapa badan baru pada lima tahun pemerintahan mendatang, sebelumnya oleh lingkar terdekat kekuasaan mengatakan bahwa komposisi menteri ke depan akan zaken cabinet, sebutan untuk komposisi pos strategis kementerian, akan diisi oleh yang lebih banyak para pakar atau mereka yang ahli di bidang tersebut.

Nyatanya malam hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada sidang MPR-RI diumumkan nama menteri dan posisinya, terdapat 22 wajah lama dan 31 orang baru dari berbagai latar belakang, partai dan golongan. Berdasarkan usia menteri yang di bawah 40 tahun terdapat 8 orang saja, dan 35 menteri berasal dari yang berusia lebih dari 40 tahun kalau bercermin pada golongan tua dan golongan muda menjelang berdirinya Negara Indonesia.

Tentu dominasi golongan tua lebih terlihat ketimbang golongan muda padahal sejak awal bangsa ini disokong oleh pemuda yang penuh visi, pandai mengonsep dan merealisasikan berbagai ide cemerlang. Atau, jangan-jangan golongan muda sudah tidak memiliki taji lagi, sudah tidak mewarisi api semangat yang bergelora ketika dengan lantangnya mendeklarasikan semangat Sumpah Pemuda pada 1928 yang tercatat rapi dalam putaran sejarah bangsa Indonesia.

Dalam putaran sejarah bangsa Indonesia, Maiyah merupakan bagian dari unsur penunjang meski tidak terlembaga, tidak ber-SK, tidak formal dan memiliki legalitas tapi nafas kontribusi dan kecintaannya sangat besar bagi bangsa Indonesia. Menjelang peralihan kekuasaan jauh-jauh hari Simbah sudah memberikan pakem dan rambu-rambu pemimpin bagaimana yang mampu dan dapat membawa bangsa Indonesia menyalip di putaran zaman untuk naik menjadi bangsa kelas pertama yang sebelumnya selalu dipandang sebelah mata.

Persis pada bulan Agustus 2022 Simbah mensosialisasikan sosok ideal yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam sebuah lakon drama musikal yang berjudul “Waliraja – Rajawali”. Dalam lakon tersebut Simbah ingin mengatakan bahwa Bangsa Indonesia membutuhkan  tidak hanya mereka yang mampu berkuasa hanya sekedar Raja tapi wali-raja. Yaitu ia harus mewakili unsur kewalian yakni pribadi pilihan Tuhan yang selalu dibimbing,  diberkahi, dan dapat mengayomi dalam tiap keputusan yang diambilnya. Namun, ia juga harus Raja atau penguasa yang selalu menyandarkan, mewakilkan segala keputusannya kepada hajat hidup orang banyak bukan hanya segelintir golongannya apalagi hanya sekedar bagi-bagi kursi dan kompromi atas berbagai kekuatan dan kepentingan yang berada disekitar penguasa.

Pada sebuah rilis berbagai kanal informasi terdapat lima prioritas utama dalam pemerintahan ke depan yaitu swasembada pangan, swasembada energi, subsidi tepat sasaran, mengentaskan kemiskinan dan melanjutkan hilirisasi. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang swasembada pangan pemerintah menargetkan paling lama 4-5 tahun mendatang Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. 

Namun realitasnya berdasarkan data tahun 2023 Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras masih menjadi importir 5 besar untuk komoditas beras di dunia dengan jumlah 2 juta ton beras. Kemudian swasembada energi, pemerintah Prabowo-Gibran ke depan ingin Indonesia lepas dari ketergantungan energi. Terlebih pasokan energi ditopang oleh Negara Timur Tengah yang saat ini hidup dengan ketidakpastian akan wacana perang di negara mereka. Namun, untuk menuju ke sana Indonesia harus memenuhi kebutuhan minyak mentah sebanyak 1.4 juta bph yang saat ini masih 703.000 bph, artinya Indonesia harus meningkatkan lebih dari 100% produksi minyak mentahnya agar angka tersebut tercapai.

Selanjutnya subsidi tepat sasaran pemerintah tengah mengevaluasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran kedepan dengan akan lebih memanfaatkan teknologi digital per Desember 2023 pemerintah telah menyalurkan Rp. 1.06 kuadran dari APBN untuk bansos, subsidi dan pendidikan. Lalu mengentaskan kemiskinan, dengan penunjukan badan baru yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia yang dikepalai oleh Budiman Sudjatmiko. Penujukan tersebut diperuntukkan agar jumlah 9.03% atau setara 25,22 juta orang miskin dapat dikurangi. Dan yang terakhir ialah melanjutkan hilirisasi. Adanya hilirasasi dinilai memberikan manfaat daya tambah untuk komoditas unggulan dalam negeri. Laporan tahun 2023 melaporkan hilirasi nikel meningkat secara siginifikan dari $2.9 miliar menjadi $34,4 miliar.

Sebuah wacana tentu dibuat dalam bingkai sesuatu tersebut dalam posisi yang ideal namun terkadang idealita tertabrakkan dengan kondisi riil di lapangan. Ini tampak jelas dipertontokan oleh 3 menteri dari Kabinet Merah Putih yang mulai melontorkan sesuatu yang penuh kontroversi padahak baru aktif beberapa hari sebagai pejabat Negara antara lain yaitu: Pertama, Menko Hukum dan HAM, Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa beberapa dekade terakhir, tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia yang kemudian diklarifikasi bahwa ia tidak terlalu jelas maksud pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. 

Kedua, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Yandri Susanto yang menggunakan kop surat lembaga untuk mengundang pada acara pribadi yaitu haul ke-2 almarhumah ibunya yang dinilai melanggar etika birokrasi yang sempat dikomentari oleh mantan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD, kemudian diketahui istri dari Yandri sedang berlaga pada pilkada kabupaten Serang.

Ketiga, Menteri Hak Asasi Manusia, yaitu Natalius Pigai yang menempati kementerian baru dengan porsi anggaran yang baru pula. Ia meminta anggaran kementeriannya saat ini tidak mampu merealisasikan cita-cita pemerintahan kedepan maka harus ditingkatkan menjadi 20 T Rupiah yang sebelumnya berjumlah Rp 64 miliiar.

Realitas pemerintahan ke depan harus terus dikawal agar pemerintahan yang ideal dapat terwujud sebagaimana mestinya. Wabil khusus untuk anak cucu Maiyah yang memiliki parameter pemimpin ideal yang merupakan waliraja rajawali tentu harus selalu cermat bersikap, tepat mengambil keputusan dan selalu melingkar dengan mengedepankan nilai peseduluran sesama anak bangsa.

Maka Penggiat Maiyah Dualapanan pada edisi Oktober 2024 ini dalam bingkai Sumpah Pemuda mengangkat tema “Sumpah Penguasa, Mulia atau Nestapa?” mengajak para sedulur, anak cucu Maiyah dan anak bangsa generasi penerus untuk mentadabburi nilai-nilai Maiyah dalam forum sinau bareng Maiyah Dualapanan yang akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, di panggung terbuka halaman SMP SMA Al Husna Kompleks Ponpes Al-Muttaqien Pancasila Sakti Kemiling Bandar Lampung.

(Redaksi Maiyah Dualapanan)